Cegah Korupsi Penyelenggara Pemerintahan Pemkab, Kepolisian dan Kejari Tanda Tangani MOU

Ponorogo – Polres Ponorogo bersama dengan Kejaksaan Negeri, Pemkab Ponorogo melaksanakan MOU dalam rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( APPK) yang dilaksanakan di Kantor Pemkab Ponorogo pada hari Kamis (14/12/2017) .

Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta ini dibuka oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlisono yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penyelenggaraan pembangunan di perlukan pengawasan yang baik. “Di Indonesia pengawasan dilakukan oleh berbagai intansi baik internal maupun eksternal. Kita dalam menangani pencegahan pemberantasan korupsi ini sudah lama di tunggu-tunggu  sejak lama, sehingga dalam menangani laporan masalah  kebijakan ditingkat OPD cepat ditangani dan tujuan dilaksanakan perjanjian MoU ini biar perjalanan Pemerintah Kab.Ponorogo menjadi berintegritas dan tidak terjadi was-was, tidak ada terjadi penyelewengan aggaran dan kewenangan maupun suap disegala bidang .

Bupati juga meminta aparat-aparat pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga tindakan penanganan korupsi tidak hanya dilakukan setelah korupsi terjadi. “sinergi antara sejumlah lembaga pengawas internal bersama dengan Kepolisian atau kejaksaan harus berjalin dinamis serta seirama”.  jelasnya.

Dalam kegiatan MOU yang bertemakan “Pemkab Ponorogo Dengan Kejaksaan Nergeri Dan Kepolisian Resort Ponorogo dalam rangka Koordinasi APİP, Dengan APH Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dan Penyelengaraan Pemerintah Daerah” dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni dengan Kajari Ponorogo Suwandi, M.Hum dan Kapolres Ponorogo AKBP Suryo Sudarmadi, S.I.K., M.H.

Kapolres Ponorogo AKBP Suryo Sudarmadi, S.I.K., M.H. setelah selesai acara penandatangan MOU dalam wawancara bersama awak madia  meminta keterlibatan masyarakat untuk turut mendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, “Masyarakat harus ikut mendukung. Jika melihat dan merasakan ada fakta penyimpangan dan pelanggaran pidana korupsi, agar melaporkan kepada APIP dan APH. Jangan hanya menulis atau berkomentar di medsos saja” terangnya.